Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN NEGERI KALIANDA KLAS II

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI KALIANDA KLAS II

Jalan Indra Bangsawan No. 37. Kalianda, Lampung Selatan

e-mail : pnkalianda.info[at]gmail.com ; TELP / FAX : (0727) 322063

e-Learning Mahkamag Agung RISIWAS Mahkamah Agung RIe-TILANG SIPP PN Kalianda


Logo Artikel

LAYANAN ADMINISTRASI EKSEKUSI

Layanan Administrasi Eksekusi

a. Masyarakat yang telah memiliki putusan pengadilan yang berkekuatan hukum (inkracht van gewijsde) tetap dapat mengajukan permohonan eksekusi atas putusan tersebut.

b. Pemohon mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Kalianda.

c. Panitera melalui Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri Kalianda harus menetapkan biaya panjar eksekusi yang ditentukan dalam SKUM yang berisi komponen biaya eksekusi, yaitu :

  • biaya materai penetapan Eksekusi,
  • biaya pemberitahuan teguran tertulis (aanmaning) kepada Termohon Eksekusi,
  • biaya pelaksanaan eksekusi, antara lain terdiri dari :
  • biaya pelaksanaan eksekusi/pengosongan;
  • biaya sita eksekusi;
  • biaya penyampaian Salinan Berita Acara Sita kepada para pihak dan Kepala Desa/Lurah setempat;
  • biaya pemberitahuan dan pencatatan eksekusi ke Kantor Pertanahan Kabupaten; dan
  • biaya sewa kendaraan.

d. Pemohon eksekusi wajib membayar panjar terlebih dahulu agar eksekusi dapat dilaksanakan. Jika biaya tidak mencukupi maka Pemohon dapat dimintakan biaya tambahan pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan dengan disertai tanda bukti pembayaran berikut rincian komponen biaya.

e. Ketua Pengadilan Negeri Kalianda setelah memperhatikan pendapat Panitera segera mengeluarkan penetapan eksekusi sejak permohonan diterima. Penetapan tersebut menyatakan bahwa permohonan eksekusi tersebut dapat dieksekusi (executable) atau tidak dapat dieksekusi (non executable).

f. Dalam hal permohonan tersebut dapat dieksekusi, maka setelah ditempuh langkah-langkah sesuai ketentuan perundangan dan ternyata pihak yang kalah tetap tidak mau melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, maka Ketua Pengadilan membuat penetapan eksekusi.

g. Setiap perintah eksekusi yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kalianda diterbitkan dalam bentuk tertulis dan memperhatikan tenggang waktu yang cukup sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan eksekusi.


Sistem Informasi Penelusuran Perkara

SIPPAplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung

DirPutPencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

DJIHPencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 


Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech