Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN NEGERI KALIANDA KLAS II

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI KALIANDA KLAS II

Jalan Indra Bangsawan No. 37. Kalianda, Lampung Selatan

e-mail : pnkalianda.info[at]gmail.com ; TELP / FAX : (0727) 322063

e-Learning Mahkamag Agung RISIWAS Mahkamah Agung RIe-TILANG SIPP PN Kalianda


Logo Artikel

221 KEMUDAHAN BERUSAHA INFORMASI KEMUDAHAN BERUSAHA DI PENGADILAN

Kemudahan Berusaha, Informasi Kemudahan Berusaha di Pengadilan

Kebijakan Mahkamah Agung Terkait Kemudahan Berusaha

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 43/KMA/SK/II/2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Koordinasi Peningkatan Kemudahan Berusaha

Membentuk wadah koordinasi dan perancangan kebijakan serta melaksanakan kegiatan pembaruan peradilan terkait dengan kemudahan berusaha.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

Mengatur prosedur penyelesaian perkara gugatan perdata yang lebih sederhana, cepat dan berbiaya ringan, dengan kriteria perkara tidak melebihi nilai Rp 200juta dan domisili para pihak dalam satu wilayah hukum yang sama.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Mengatur prosedur penyelesaian perkara di persidangan yang harus didahului dengan proses mediasi guna tercapainya penyelesaian sengketa secara damai, tepat, efektif dan membuka akses keadilan yang lebih luas kepada para pihak.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya  

Mengatur mekanisme Quality Control terhadap aturan terkait jangka waktu penanganan perkara yang telah ditentukan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah

Mengatur prosedur penyelesaian perkara Ekonomi Syariah dengan nilai dibawah Rp. 200juta agar diselesaikan berdasarkan prosedur Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4(empat) Lingkungan Peradilan.

Menegaskan penyelesaian perkara pada tingkat pertama dan banding yang mengedepankan asas sederhana dan cepat, yaitu dengan jangka waktu maksimal 5 bulan untuk perkara tingkat pertama dan maksimal 3 bulan untuk perkara tingkat banding. Apabila melewati batas waktu, ada prosedur tertentu yang harus ditempuh Majelis Hakim.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Pemanggilan/Pemberitahuan

Menegaskan kembali pentingnya penyelesian perkara tepat waktu, sehingga perlu didukung dengan modernisasi tata cara pemanggilan/pemberitahuan kepada para pihak dengan dukungan infrastruktur teknologi informasi.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2016 Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Pengadilan

Menegaskan Prosedur Persidangan Kepailitan, yang meliputi konfirmasi kreditur dalam penunjukan Kurator/Pengurus, penegasan jangka waktu penanganan Perkara Kepailitan/PKPU, dan Keterbukaan Informasi dalam Penanganan Pemberesan dalam Kepailitan.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 213/KMA/SK/XII/2014 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengatur, salah satunya, tata cara penyelesaian perkara pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali dengan sistem kamar guna menjamin kesatuan penerapan hukum dan modernisasi manajemen perkara di setiap kamar/jenis perkara.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengatur jangka waktu penanganan dan penyelesaian perkara pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali maksimal 250 hari (sebelumnya 1 tahun/365 hari), kecuali untuk jenis perkara yang ditentukan secara khusus dalam undang-undang terkait. Regulasi ini juga sekaligus menerapkan modernisasi penanganan perkara berbasis teknologi informasi sehingga hanya membutuhkan 9 tahapan.

 

 

Sumber :http://pembaruanperadilan.net/kemudahanberusaha/index.php/regulasi/

  • Berita
  • Artikel Hukum

  • Sistem Informasi Penelusuran Perkara

    SIPPAplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

    Lebih Lanjut

    Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung

    DirPutPencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia

    Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

    DJIHPencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

     


    img100

    Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas

    Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech